Isu Kesejahteraan Prajurit Kembali Mengemuka
Dalam rapat kerja terbaru yang melibatkan Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan (Menhan) serta Panglima TNI hadir untuk membahas berbagai isu strategis pertahanan nasional. Namun, di luar soal alutsista dan geopolitik, ada satu isu yang kembali mencuat dan menjadi sorotan utama: kesejahteraan prajurit TNI.
Sejumlah anggota DPR menilai bahwa meskipun anggaran pertahanan terus meningkat, kesejahteraan prajurit—terutama di level bawah—masih jauh dari kata layak. Karena itu, DPR mendesak agar pemerintah dan pimpinan militer memberikan perhatian lebih terhadap aspek kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para penjaga kedaulatan bangsa.
DPR Minta Kenaikan Tunjangan dan Perbaikan Fasilitas
Anggota Komisi I dari berbagai fraksi menyuarakan keprihatinan terkait kecilnya tunjangan dan tidak meratanya fasilitas prajurit di berbagai daerah. Beberapa bahkan menyoroti prajurit yang masih tinggal di rumah dinas yang tidak layak huni atau harus merogoh kocek sendiri untuk kebutuhan operasional.
“Kita bicara pertahanan, tapi lupa dengan prajurit yang menjadi tulang punggung di lapangan,” ujar salah satu anggota DPR dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan bukan hanya soal gaji, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai.
Selain itu, DPR juga mendorong adanya evaluasi sistem distribusi anggaran agar tidak hanya terserap di belanja peralatan, melainkan juga menyentuh langsung kehidupan prajurit dan keluarganya.
Respons Menhan dan Panglima TNI
Menanggapi hal tersebut, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya sepakat kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas. Ia mengaku telah mengusulkan peningkatan tunjangan dan program perumahan prajurit dalam rencana jangka menengah.
“Kita tidak bisa mengharapkan prajurit bekerja maksimal jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi,” ujar Menhan tegas. Ia juga menyatakan bahwa program reformasi TNI bukan hanya tentang modernisasi senjata, tetapi juga peningkatan kualitas hidup personel.
Sementara itu, Panglima TNI menambahkan bahwa pihaknya terus menginventarisasi kebutuhan riil di lapangan dan melaporkannya ke kementerian terkait. Panglima memastikan bahwa TNI berkomitmen memperjuangkan hak-hak prajurit, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan dan terpencil.
Mengapa Kesejahteraan Prajurit Itu Penting?
Tanpa prajurit yang sejahtera, tidak mungkin ada pertahanan yang kuat. Mereka adalah ujung tombak kedaulatan negara, baik di masa damai maupun darurat. Motivasi dan loyalitas prajurit sangat berkaitan dengan bagaimana negara menghargai mereka, termasuk melalui sistem penggajian dan fasilitas yang manusiawi.
Lebih jauh lagi, kesejahteraan juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta membangun citra positif TNI di mata publik.
Penutup: Saatnya Negara Hadir untuk Prajurit
Sorotan DPR menjadi momentum penting untuk mereformasi pendekatan kesejahteraan prajurit secara menyeluruh. Sudah saatnya negara hadir lebih nyata, tidak hanya dengan pujian dan penghargaan simbolik, tapi juga dengan kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan prajurit dan keluarganya.
Jika prajurit terus dibiarkan berjibaku dengan kondisi minim, maka semangat bela negara pun bisa terkikis. Maka dari itu, perbaikan kesejahteraan harus segera diwujudkan—bukan sekadar wacana.
