Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali menyita perhatian publik. Kali ini, kasus menyedihkan datang dari Kamboja, melibatkan korban asal Banyuwangi yang diduga menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia. Di tengah simpang siur informasi, Anggota DPR RI Rudy Mas’ud angkat suara dan menuntut transparansi dari pihak terkait, terutama soal kejelasan bukti kematian.
Latar Belakang Kasus TPPO di Kamboja
Perdagangan manusia lintas negara bukan hal baru, namun kasus ini menyita perhatian karena melibatkan WNI yang ditemukan meninggal dunia secara misterius di Kamboja. Korban diketahui berasal dari Banyuwangi dan disebut-sebut telah menjadi korban jaringan TPPO yang berkedok tawaran kerja di luar negeri.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa korban telah meninggal dunia. Namun hingga kini, belum ada bukti foto atau dokumen resmi yang menguatkan kabar tersebut, baik kepada keluarga maupun ke otoritas Indonesia.
Sikap Tegas Rudy Mas’ud: Minta Transparansi dan Bukti Konkret
Melihat belum adanya kejelasan, Rudy Mas’ud menyuarakan kekhawatiran sekaligus mendesak tindakan cepat. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan laporan sepihak. “Kami butuh bukti nyata, seperti foto jenazah dan laporan resmi dari KBRI atau otoritas Kamboja,” ujarnya.
Menurut Rudy, tanpa bukti visual atau dokumen resmi, keluarga korban akan terus berada dalam ketidakpastian. Ia menekankan pentingnya empati negara terhadap keluarga yang menanti kabar kepulangan anaknya, walau dalam keadaan tak bernyawa.
Koordinasi Lintas Negara Diperlukan Segera
Selain menuntut bukti, Rudy juga mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat koordinasi dengan otoritas Kamboja. Tidak hanya untuk mengungkap fakta sebenarnya, tetapi juga untuk mendorong pengusutan jaringan perdagangan manusia yang bertanggung jawab.
Lebih jauh, Rudy menilai bahwa kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan berulang. Ia menyarankan adanya mekanisme pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya melalui jalur tidak resmi yang rawan disalahgunakan.
Keluarga Menanti, Publik Mengawasi
Di sisi lain, keluarga korban di Banyuwangi terus menanti kabar dengan penuh harap. Mereka mengaku belum mendapat kepastian apa pun terkait kondisi terakhir sang anak. Bahkan, informasi yang diterima hanya bersumber dari pihak ketiga tanpa dokumen pendukung.
Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi WNI di luar negeri. Kepastian hukum dan informasi adalah hak setiap warga negara, termasuk dalam kondisi duka sekalipun.
Kesimpulan: Bukti Adalah Kunci, Bukan Sekadar Dugaan
Kasus TPPO Kamboja asal Banyuwangi ini menjadi cerminan buruknya sistem pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja ilegal. Seruan Rudy Mas’ud menjadi pengingat penting bahwa negara tidak boleh tinggal diam. Transparansi, kecepatan respons, dan keadilan adalah bentuk kehadiran negara yang sebenarnya.
