Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang membahas uji materi terkait Undang-Undang Kesehatan, muncul pernyataan yang mencuri perhatian publik. Salah satu pihak pemohon menyebut bahwa pemilihan kolegium versi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjalan layaknya ajang pencarian bakat, bahkan dibandingkan dengan “Indonesian Idol”.
Pernyataan tersebut langsung mengundang tawa sekaligus kritik serius. Sebab, proses seleksi kolegium seharusnya menjadi proses akademik dan profesional, bukan berbasis popularitas atau pendekatan hiburan.
Apa Itu Kolegium dan Mengapa Penting?
Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami apa itu kolegium. Kolegium adalah lembaga yang terdiri dari para ahli di masing-masing cabang spesialisasi kedokteran. Mereka memiliki peran vital dalam menyusun kurikulum pendidikan spesialis, uji kompetensi dokter, hingga pemberian rekomendasi untuk praktik kedokteran lanjutan.
Dengan kata lain, kolegium adalah pilar penting dalam menjaga kualitas dokter spesialis di Indonesia. Oleh karena itu, proses pembentukan dan pemilihannya sangat krusial dan tidak bisa dianggap remeh.
Kritik Terhadap Versi Menkes: Kurang Transparan?
Menurut pihak pemohon uji materi, mekanisme pemilihan kolegium versi Menkes dinilai tidak transparan dan terkesan seperti seleksi dadakan. Bahkan, pemilihan tokoh-tokoh dalam kolegium disebut hanya berdasarkan kesan atau penilaian subjektif, bukan melalui sistem meritokrasi yang jelas.
Transisi dari kolegium versi organisasi profesi ke kolegium versi pemerintah ini dinilai tergesa-gesa dan kurang melibatkan kalangan akademisi secara utuh. Inilah yang kemudian mendorong munculnya analogi “seperti Indonesian Idol” di ruang sidang MK.
Tanggapan Kemenkes: Semua Sudah Sesuai Regulasi
Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan kolegium baru telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemenkes mengklaim bahwa mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka dan tetap memperhatikan kompetensi serta rekam jejak para calon anggota.
Selain itu, Kemenkes juga menyatakan bahwa langkah ini diambil demi reformasi sistem pendidikan kedokteran dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga yang terlibat.
Implikasi Jangka Panjang bagi Dunia Kedokteran
Perseteruan ini jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis dan akademisi. Bila kolegium dipilih secara serampangan, maka kualitas pendidikan dan layanan spesialisasi medis bisa terganggu. Oleh karena itu, publik berharap MK mampu memberi putusan yang menjamin profesionalisme tetap menjadi prioritas utama.
Lebih jauh lagi, keputusan ini juga akan menentukan arah pembinaan dan regulasi tenaga kesehatan di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.
Kesimpulan: Profesionalisme Tak Boleh Jadi Candaan
Sidang MK mengenai kolegium kesehatan bukan sekadar debat administratif. Ini menyangkut masa depan layanan kesehatan dan kualitas tenaga medis Indonesia. Maka, pernyataan “seperti Indonesian Idol” harus menjadi alarm keras, bahwa proses rekrutmen dan seleksi tidak boleh main-main, apalagi dalam sektor krusial seperti kesehatan.
