Menjelang pelantikan sebagai Presiden RI periode 2024–2029, Prabowo Subianto mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan langsung tancap gas di sektor ekonomi. Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah deregulasi ekonomi, terutama dalam hal penyederhanaan izin dan kebijakan investasi. Langkah ini diyakini akan memangkas hambatan birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih cepat dan inklusif.
Tidak hanya itu, deregulasi juga akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, energi terbarukan, serta hilirisasi sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, Prabowo ingin membuktikan bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan fondasi yang kuat dan modern.
Industri Dalam Negeri Tanggap dan Siap Bertransformasi
Menyambut kebijakan tersebut, pelaku industri dalam negeri menunjukkan reaksi positif. Banyak asosiasi industri menyatakan siap beradaptasi dengan perubahan dan bahkan mendorong agar deregulasi ini dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Mereka menilai bahwa selama ini regulasi yang tumpang tindih dan lamban telah menghambat produktivitas serta daya saing nasional.
Selain itu, pelaku usaha juga menginginkan agar deregulasi mencakup insentif pajak, kemudahan ekspor-impor, hingga fleksibilitas tenaga kerja. Dengan begitu, industri bisa lebih fokus pada peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi, dan perluasan pasar global.
Potensi Dampak Positif bagi Investasi dan Tenaga Kerja
Dengan deregulasi yang tepat, sektor industri diyakini akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Investor, baik lokal maupun asing, akan lebih tertarik menanamkan modal karena proses perizinan yang lebih mudah, transparan, dan efisien. Selain itu, lapangan kerja pun akan semakin terbuka luas, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, deregulasi juga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Penyederhanaan kebijakan dan akses pembiayaan yang lebih terbuka akan membuat UMKM lebih leluasa berkembang dan berinovasi.
Perlu Pengawasan dan Transparansi
Namun, deregulasi ekonomi tetap memerlukan pengawasan ketat dan mekanisme kontrol yang transparan. Tanpa pengawasan yang baik, ada risiko penyalahgunaan regulasi atau masuknya investasi yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo juga diharapkan menyiapkan sistem digitalisasi dan penguatan lembaga pengawas agar tujuan deregulasi benar-benar tercapai.
Kesimpulan: Menuju Ekonomi yang Lebih Progresif
Langkah deregulasi yang diusung pemerintahan Prabowo adalah sinyal kuat bahwa arah ekonomi Indonesia akan berfokus pada efisiensi, daya saing, dan pemberdayaan industri dalam negeri. Dengan dukungan penuh dari pelaku industri dan regulasi yang dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia.
