Di tengah pembahasan mengenai peningkatan dana bantuan untuk partai politik (parpol), publik mulai mempertanyakan esensi keberadaan parpol itu sendiri. Apakah partai politik hadir untuk mengabdi kepada rakyat atau justru menjadi beban negara? Saatnya kita merenung: Parpol harusnya mengabdi, bukan ngarep dana negara.
Parpol dan Fungsi Demokratisnya
Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab besar. Tugas utamanya adalah menyerap aspirasi rakyat, memperjuangkannya di ruang legislatif, serta mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas.
Namun, dalam praktiknya, banyak parpol justru terlihat lebih sibuk memikirkan alokasi dana negara ketimbang kinerja dan pelayanan publik. Ini menjadi ironi di tengah tuntutan masyarakat yang ingin transparansi dan akuntabilitas.
Dana Negara: Bantuan atau Ketergantungan?
Memang, negara menyediakan bantuan keuangan untuk parpol berdasarkan hasil perolehan suara. Dana ini seharusnya digunakan untuk pendidikan politik, pembinaan kader, serta operasional kantor partai. Namun, belakangan ini muncul desakan dari sejumlah elite politik untuk menaikkan jumlah dana bantuan tersebut secara signifikan.
Di sinilah masalah muncul. Bukankah seharusnya partai mampu mandiri secara finansial melalui iuran anggota, donasi sah, dan kegiatan produktif lainnya? Jika terus bergantung pada dana negara, bagaimana partai bisa bebas dari kepentingan kekuasaan?
Mengabdi, Bukan Menyedot
Partai politik seharusnya hadir sebagai agen perubahan, bukan beban anggaran. Publik ingin melihat partai yang aktif bekerja untuk masyarakat, bukan sibuk meminta tambahan dana setiap tahun.
Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap parpol sangat bergantung pada integritas dan keteladanan. Jika partai hanya fokus pada kepentingan finansial internal, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan?
Transparansi Keuangan Parpol Masih Lemah
Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah lemahnya transparansi keuangan di internal partai. Banyak laporan penggunaan dana negara yang tidak jelas atau bahkan tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Tanpa transparansi, peningkatan dana hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan.
Karena itu, sebelum bicara soal tambahan anggaran, seharusnya partai politik membenahi sistem pengelolaan keuangan mereka terlebih dahulu. Publik berhak tahu, dan partai wajib mempertanggungjawabkannya.
Solusi: Kembali ke Rakyat, Bangun Kemandirian
Untuk menjawab krisis kepercayaan ini, partai politik perlu kembali ke akar: melayani rakyat dengan tulus. Kemandirian finansial harus menjadi prioritas, bukan sekadar harapan. Parpol bisa memulai dari hal sederhana—mendorong iuran anggota yang sehat, membuka donasi publik yang transparan, serta menjalin kerja sama strategis yang sah.
